Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

 

                                   PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA  

                                          KELAS 8     PERTEMUAN KEDUABELAS

                                                            

Sekolah : SMP Al Azhar 3 Bandar Lampung

Hari/TGL : Senin, 3 Nopember 2025

Kelas : 8 C

Elemen :     UUD NRI 1945

Fase / semester : D / Ganjil

CP :      Peserta didik mampu menerapkan norma dan aturan; menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara; memahami sejarah, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dan aturan bernegara; memahami tata urutan peraturan-undangan yang berlaku di Indonesia; pengertian kemerdekaan diartikan sebagai warga negara dalam era keterbukaan informasi.

Materi :   PERATURAN DINEGARAKU

Sub Materi : Implementasi peraturan perundang-undangan.

ATP :   Memahami implementasi peraturan perundang-undangan.

Guru Pengampu : Yuniar, S.Pd., MM

Waktu : 1 X Pertemuan ( 3 X 40 Menit / 3 JP).   

                                                                         

Karakter yang harus ditanamkan

- Percaya dan takwa kepada Allah SWT

- Bergotong royong

- Kreatif

TUJUAN PEMBELAJARAN

Siswa Mampu   Memahami implementasi peraturan perundang-undangan.

KEGIATAN PEMBELAJARAN     :

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatu..

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى Layanan Pelanggan dan Layanan Perlindungan Lingkungan dan Perlindungan Lingkungan وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, shalawat dan salam tercurahkan kepada nabi dan utusan paling mulia, nabi dan kekasih kita Muhammad, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kasih sayang.

Anak - anak SPALGA HEBAT yang sholeh dan sholeha yang ibu banggakan,     , sebelum kita melanjutkan materi pelajaran selanjutnnya yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan mengingat kembali pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan pekan yang lalu, yaitu  Tata urutan peraturan Perundang - undangan.

Seperti yang sudah kita pelajari dipertemuan pekan lalu bahwa   Tata urutan peraturan perundang-undangan adalah hierarki atau tingkatan peraturan, di mana peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Prinsip utamanya adalah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih khusus mengesampingkan yang umum, dan yang baru mengesampingkan yang lama. Urutannya di Indonesia sesuai UU Nomor 12 Tahun 2022 adalah UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, dan PERDA.propinsi dan kota/kabupaten.

Alhamdulillah kalian semua sudah dapat memahami semuanya...

Anak - anak Spalga yang hebat , pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang peraturan di Negaraku sub materinya  Implementasi Peraturan Perundang - undangan.

Sebelumnya yook kita simak dulu video pembelajaran dibawah ini ...   

                            

                                                     Sumber : youtube

MATERI PELAJARAN :

Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Implementasi peraturan perundang-undangan adalah bentuk penerapan suatu peraturan di masyarakat. Menurut Ahmad Redi dalam Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2021) suatu peraturan perundang-undangan sudah berlaku ketika peraturan tersebut diundangkan.

Artinya,peraturan perundang-undangan sudah bisa diimplementasikan begitu peraturan tersebut disahkan sebagai peraturan perundang-undangan. Bagi peraturan yang baru dibuat, tentu suatu peraturan perundang-undangan belum familiar di masyarakat.

Oleh karena itu, pembuat peraturan perundang-undangan perlu mencantumkan keterangan berlaku dalam peraturan yang diundangkan.

Selain dari segi editorial, ada upaya lain yang perlu dilakukan agar peraturan perundang-undangan bisa diimplementasikan secara efektif. Upaya tersebut adalah dengan melakukan publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang secara yuridis berlaku, maka akan secara otomatis mengikat masyarakat. Menurut Redi, suka tida suka, mau tidak mau, masyarakat harus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usai diundangkan, masyarakat akan dianggap sudah mengetahui peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Hal ini juga membuat implementasi peraturan perundang-undangan bersifat memaksa dan berlaku untuk segala lapisan masyarakat.

Implementasi peraturan perundang-undangan juga wajib menaati hierarki. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya

Menurut Lukman Surya Saputra, dkk., dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2017) berikut prinsip-prinsip penerapan tersebut:

• Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.

• Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.

• Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.

• Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama.

• Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

• Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

• Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Tentu implementasi peraturan perundang-undangan tidak selalu berjalan lancar. Faktanya ada banyak kasus di mana peraturan perundang-undangan gagal diterapkan karena masalah relevansi, perkembangan zaman, dan dinamika-dinamika lainnya di masyarakat.

Oleh karena itu, lembaga atau pejabat yang berwenang dapat membatalkan atau memperbarui suatu peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, masyarakat yang tidak puas terhadap suatu peraturan perundang-undangan juga bisa mengajukan uji atau judicial review.

Ada dua lembaga negara yang berwenang dalam melakukan judicial review, yaitu Mahkamah Agung (ma) dan Mahkamah Konstitusi (MK). MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Sementara itu, MK berwenang dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Apa Fungsi dari Perundang-undangan dalam Kehidupan?

Menurut Maria Farida Indrati S. dalam Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (2020) fungsi peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua.

Keduanya adalah fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal adalah fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sub hukum dalam seuatu sistem hukum negara.

Sementara itu, fungsi eksternal adalah fungsi peraturan perundang-undangan yang dilihat dari lingkungan tempat peraturan tersebut berlaku.

Fungsi internal dan eksternal peraturan perundang-undangan erbagi lagi atas dari beberapa fungsi spesifik. Berikut penjabaran fungsi peraturan perundang-undangan:

1. Fungsi internal peraturan perundang-undangan

• Penciptaan hukum: peraturan perundang-undangan berfungsi menciptakan kaidah hukum melalui keputusan hakim, kebiasaan masyarakat, doktrin, dan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Pembaruan hukum: peraturan perundang-undangan berfungsi dalam memperbarui hukum yang sudah ada, termasuk hukum yurisprudensi, kebiasaan, atau hukum adat.

• Integrasi hukum: peraturan perundang-undangan berfungsi dalam menghubungkan hukum di Indonesia yang majemuk agar menjadi sistem hukum yang utuh, termasuk hukum adat, hukum agama, hingga hukum nasional.

• Kepastian hukum: peraturan perundang-undangan berfungsi dalam memberikan kepastian hukum dan penegakkan hukum bagi setiap elemen masyarakat.

2. Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan

• Perubahan: peraturan perundang-undangan berfungsi dalam mendorong perubahan di masyarakat di bidang spesifik.

• Stabilisasi: peraturan perundang-undangan berfungsi dalam menjaga stabilitas, ketertiban, dan keamanan di masyarakat.

• Kemudahan: peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah pengaturan berbagai layanan, hak, dan kewajiban di masyarakat.

EVALUASI;

Tugas kelompok cobalah kalian amati aturan - aturan yang ad dilingkungan kalian baik di rumah, sekolah, masyarakat apakah sudah sesuai dengan apa yang di harapkan dari peraturan yang di tetapkan, Silahkan nanti kalian bacaran hasil diskusi masing - masing kelompok.

KESIMPULAN

Anak - anak yang hebat bagaiman pembelajaran kita hari ini ...kalian senang belajar hari ini ... kalau kalian merasa senang berarti kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya, nah anak - anak yang hebat kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa proses penerapan peraturan secara praktis di masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan seperti kepastian, keadilan, dan kesejahteraan. Kesuksesan implementasi bergantung pada pelaksanaan yang efektif oleh aparatur pemerintah, didukung oleh pengawasan yang berkelanjutan dari pemerintah (DPR, DPD) dan masyarakat. Tahapannya meliputi pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana setiap tahap krusial untuk memastikan peraturan ditaati dan sesuai dengan tujuan awalnya.

Oke sayang teruslah belajar dan tetap Semangat dalam meraih cita - cita...terus Jaga Kesehatan dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon keridhoan Allah SWT... Insya llah pekan depan kita akan mempelajari materi tentang komitmen penerapan peraturan perundang - undangan.

REFERENSI:

Buku Paket Kn kurikulum Merdeka kls 8    

Vidio Youtube Pakwon

Artikel materi TIRTO.id 

Dan  buku yang relevan lainnya.